Badan pengawas media Rusia, Roskomnadzor, telah mengirimkan peringatan tertulis kepada Google, Twitter dan Facebook agar ketiganya berhenti melanggar hukum internet yang berlaku di Rusia. Juru bicara Roskomnadzor, Vadim Ampelonsky, mengatakan bahwa jika ketiganya tidak mengikuti peraturan yang berlaku di Rusia, tidak tertutup kemungkinan ketiga situs tersebut akan diblokir.
Roskomnadzor menyebutkan, mereka telah meminta agar ketiga perusahaan asal Amerika tersebut mau mengikuti peraturan yang ada di Rusia. Salah satu peraturan tersebut adalah artikel yang mengkritik presiden Putin harus melewati proses pensensoran oleh pemerintah Rusia.
"Dalam surat kami, kami secara rutin mengingatkan pihak perusahaan bahwa jika mereka melanggar aturan yang ada, maka mereka harus bersiap menanggung konsekuensinya," kata Ampelonsky.
Dia juga menjelaskan bahwa karena ketiga perusahaan tersebut mengenkripsi data mereka, pemerintah Rusia tidak dapat memblokir situs-situs tertentu yang mereka rasa melanggar peraturan yang ada. Mereka hanya dapat menghapus konten-konten tertentu yang melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah Rusia.
Salah satu hal yang diminta pemerintah Rusia adalah agar Facebook, Twitter dan Google menyerahkan data tentang blogger asal Rusia yang memiliki jumlah pembaca lebih dari 3.000 orang dan memblokir situs tersebut jika isinya dapat menyebabkan "kerusuhan yang tidak perlu," kata Ampelonsky.
Putin, yang merupakan mantan mata-mata KGB, pernah mengatakan bahwa internet adalah proyek milik CIA. Hal ini menunjukkan ketidak percayaan antara pemerintah Rusia dan pemerintah AS. Sekarang ini, hubungan di antara keduanya memang kurang baik.
Tahun lalu, Putin menjanjikan bahwa pemerintah Rusia tidak akan sepenuhnya mengontrol isi internet. Meskipun begitu, pihak oposisi Putin menyebutkan bahwa peraturan menyangkut internet di Rusia adalah salah satu cara Putin untuk membatasi kebebasan rakyat Rusia untuk menyuarakan pendapat mereka.
Facebook mengatakan, mereka telah memberikan data yang diminta pemerintah Rusia selama permintaan akan data tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan, hukum lokal dan internasional mengenai pemberian data ini.
Meskipun begitu, berdasarkan situs Facebook yang berfungsi untuk menunjukkan data apa saja yang Facebook berikan pada pemerintah, terlihat bahwa Facebook telah menolak untuk memberikan data mengenai penggunanya pada pemerintah Rusia sebanyak 2 kali di tahun lalu.
Pada saat yang sama, pada 6 bulan terakhir dari tahun 2014, Facebook telah mengabulkan 80 persen dari total 14.000 permintaan pemerintah AS mengenai data pengguna Facebook.
Sementara berdasarkan data dari situs Laporan Transparansi Twitter, Twitter memiliki persentase yang kurang lebih sama dengan Facebook dalam hal mengabulkan permintaan pemerintah AS. Di saat yang sama, mereka menolak 108 permintaan pemerintah Rusia.
Dan dalam Laporan Transparansi Google, terlihat bahwa Google telah mengabulkan 5 persen dari total 134 permintaan data pemerintah Rusia. Persentase ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase sikap mereka terhadap pemerintah AS. Google membela diri dengan mengatakan bahwa mereka hanya menyetujui permintaan data yang masih sesuai dengan peraturan Google dan tidak melanggar hukum.
"Kami sadar bahwa ketiga perusahaan tersebut berada di bawah yurisdiksi AS. Tetapi saya rasa dalam kasus ini, mereka harus menunjukkan bahwa mereka menghargai hukum yang berlaku di negara lain, sama seperti mereka menghargai hukum yang berlaku di negara mereka sendiri," kata Ampelonsky.
Sumber : metronews.com
Tambahkan Komentar